Undang-undang yang mengatur tentang kelautan

undang-undang republik indonesia nomor 39 tahun 2008 tentang kementerian negara dengan rahmat tuhan yang maha esa presiden republik indonesia,

bestlibraryutcd.web.app
 Komponen evaluasi pendidikan pdf

UNDANG-UNDANG DAN PERATURAN YANG MENGATUR … Oct 31, 2014 · UU 32 2014 Kelautan UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 32 TAHUN 2014 TENTANG KELAUTAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai negara kepulauan memiliki sumber daya alam yang melimpah yang merupakan rahmat dan karunia Tuhan Yang Maha Esa bagi seluruh bangsa dan negara Indonesia yang…

Apr 20, 2016 · Upaya-upaya untuk melahirkan peraturan perundang-undangan yang bersifat integral komprehensif hampir selalu mengundang ketidakpuasan sektor-sektor terkait. Sebagai contoh adalah Undang-undang No. 7 tahun 2004 tentang Sumber daya Air, dan Undang-undang No. 27 tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.

Prospek Penegakan Hukum di Laut Indonesia Melalui ... Hal ini dapat dilihat dari banyaknya peraturan perundang-undangan yang memberikan kewenangan kepada pihak penegak hukum yang berbeda-beda dalam menjalankan penegakan hukum di wilayah laut Indonesia, antara lain Undang-Undang tentang Kepabeanan, Undang-Undang tentang Perikanan, Undang-Undang tentang TNI dan Undang-Undang tentang POLRI. Iin's Island: JURNAL: PERLINDUNGAN DAN PELESTARIAN ... Apr 20, 2016 · Upaya-upaya untuk melahirkan peraturan perundang-undangan yang bersifat integral komprehensif hampir selalu mengundang ketidakpuasan sektor-sektor terkait. Sebagai contoh adalah Undang-undang No. 7 tahun 2004 tentang Sumber daya Air, dan Undang-undang No. 27 tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil. Pengertian Kewenangan, Sumber-Sumber Kewenangan Dan ... Undang-Undang Dasar Tahun 1945 adalah hukum tertinggi di Indonesia, sekaligus norma dasar/pokok yang mengatur hubungan antara lembaga negara baik secara horizontal maupun vertikal dan jaminan akan hak-hak dasar warga negara serta hubungan antara negara dengan warga negara. Peraturan Pemerintah Tentang Alat Penangkapan Ikan ...

7 Jan 2020 Mahfud menyebut Omnibus Law keamanan laut bakal mengatur akan memperbaiki 24 Undang-Undang (UU) dan 2 Peraturan Pemerintah 

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, selanjutnya disebut UUD 1945 Pasal 33 ayat (3) mengatur dengan tegas bahwa: “Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.” Dasar hukum konstitusional ini adalah dasar dalam pengaturan lebih KEBIJAKAN KELAUTAN INDONESIA Undang-Undang Nomor 17 Taihun 1985 tentang Pengesahan United Nations Potensi sumber daya kelautan yang melimpah dan adanya sejarah kejayaan maritim di masa lalu, sehingga semangat membangkitkan kembali Indonesia memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengelola dasar laut, dan kekayaan di bawahnya. Indonesia juga memiliki hak Tata Urutan Perundang-Undangan Di Indonesia Secara Rinci Feb 23, 2020 · Penyusunan Undang – Undang ini ialah salah satu fungsi DPR RI berdasarkan UUD 1945. Materi yang dimuat di dalam Undang – Undang ialah mengatur lebih lanjut mengenai ketentuan di dalam UUD 1945 seperti HAM, keuangan negara serta lain sebagainya. Selain itu, UU juga mengatur setiap ketentuan yang diamanatkan oleh UUD 1945. BADAN KEAMANAN LAUT (BAKAMLA) YANG MUBAZIR DAN SIA …

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, selanjutnya disebut UUD 1945 Pasal 33 ayat (3) mengatur dengan tegas bahwa: “Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.” Dasar hukum konstitusional ini adalah dasar dalam pengaturan lebih

Pengertian Kewenangan, Sumber-Sumber Kewenangan Dan ... Undang-Undang Dasar Tahun 1945 adalah hukum tertinggi di Indonesia, sekaligus norma dasar/pokok yang mengatur hubungan antara lembaga negara baik secara horizontal maupun vertikal dan jaminan akan hak-hak dasar warga negara serta hubungan antara negara dengan warga negara. Peraturan Pemerintah Tentang Alat Penangkapan Ikan ... Dec 13, 2013 · MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA KEPUTUSAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR KEP.06/MEN/2010 TENTANG ALAT PENANGKAPAN IKAN DI WILAYAH PENGELOLAAN PERIKANAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang:a.bahwa sebagai tindak lanjut Pasal 7 ayat (1) huruf f Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang … Rangkuman Undang-Undang Pajak Penghasilan Terbaru Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan merupakan undang-undang pertama yang dibuat tentang pajak penghasilan. Undang-Undang Pajak Penghasilan mengatur tentang pengenaan pajak penghasilan terhadap subjek pajak berkenaan dengan penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam suatu tahun pajak. Undang – Undang Tentang Perindustrian | mwariditariscom

Undang-Undang Wakaf | seputarwakaf UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 41 TAHUN 2004 TENTANG WAKAF DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang: a. bahwa lembaga wakaf sebagai pranata keagamaan yang memiliki potensl dan manfaat ekonoml perlu dikelola secara efektif dan efisien untuk kepentingan ibadah dan untuk memajukan kesejahteraan umum; b. bahwa wakaf merupakan perbuatan hukum yang … Undang Undang Tentang Perpajakan di Indonesia - Jasa ... Landasan hukum pemungutan pajak terdapat dalam UUD 1945 Pasal 23 Ayat (2) yang berbunyi : Segala pajak untuk keperluan negara berdasarkan undang-undang. Dan undang-undang yang mengatur perpajakan di Indonesia antara lain : UU No. 9 Tahun 1994 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan UU No. 10 Tahun 1994 tentang Pajak Penghasilan/UU No. Tahun 2000 UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA DENGAN RAHMAT … undang-undang republik indonesia nomor 39 tahun 2008 tentang kementerian negara dengan rahmat tuhan yang maha esa presiden republik indonesia, Kelautan & Perikanan: Tinjauan Yuridis Investasi ...

Undang-Undang Kementerian Negara - Wikipedia bahasa ... Undang-Undang Kementerian Negara (secara resmi bernama Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara) adalah undang-undang yang mengatur tentang kedudukan, tugas pokok, fungsi, susunan organisasi, pembentukan, pengubahan, menggabungkan, memisahkan dan/atau mengganti, pembubaran/menghapus kementerian, hubungan fungsional kementerian dengan lembaga … Catatan dan Analisis Soleman B. Ponto: Pembentukan ... Dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan tidak ditemukan sama sekali ketentuan yang mengatur hubungan antara Bakamla dengan Menkopolhukam. Dengan demikian maka Pasal 2 Perpres 178 tahun 2014 bertentangan Undang-undang nomor 32 tahun 2014 tentang Kelautan yang menjadi landasan pembentukan Bakamla. 3 Undang Undang yang Mengatur Tentang Aborsi dan Berlaku ...

Plagiarisme dan Undang-Undang yang Mengaturnya | Catatan ...

Undang-Undang Kementerian Negara - Wikipedia bahasa ... Undang-Undang Kementerian Negara (secara resmi bernama Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara) adalah undang-undang yang mengatur tentang kedudukan, tugas pokok, fungsi, susunan organisasi, pembentukan, pengubahan, menggabungkan, memisahkan dan/atau mengganti, pembubaran/menghapus kementerian, hubungan fungsional kementerian dengan lembaga … Catatan dan Analisis Soleman B. Ponto: Pembentukan ... Dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan tidak ditemukan sama sekali ketentuan yang mengatur hubungan antara Bakamla dengan Menkopolhukam. Dengan demikian maka Pasal 2 Perpres 178 tahun 2014 bertentangan Undang-undang nomor 32 tahun 2014 tentang Kelautan yang menjadi landasan pembentukan Bakamla. 3 Undang Undang yang Mengatur Tentang Aborsi dan Berlaku ... May 11, 2018 · 3 undang-undang yang mengatur aborsi dan berlaku di Indonesia, menjadi payung hukum dan menjadi pijakan untuk menindak mereka yang memanfaatkan hal ini sebagai tindakan yang melanggar hukum, simak selengkapnya dalam artikel berikut ini.