Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 86 ayat (4) Undang -. Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air, dan untuk.
Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 2016 NOMOR 4 TAHUN 2016 TENTANG PERCEPATAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR KETENAGALISTRIKAN Menimbang DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, a. bahwa dalam rangka peningkatan pemenuhan kebutuhan tenaga listrik rakyat secara adil dan merata serta mendorong pertumbuhan ekonomi, perlu dilakukan PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 38 TAHUN 2015 TENTANG KERJASAMA PEMERINTAH DENGAN BADAN USAHA DALAM PENYEDIAAN INFRASTRUKTUR DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. bahwa ketersediaan infrastruktur yang memadai dan berkesinambungan merupakan kebutuhan mendesak, untuk mendukung pelaksanaan …
Penj Perpres No 4 2015 by salman_akbar_17. Lebih dari sekadar dokumen. Temukan segala yang ditawarkan Scribd, termasuk buku dan buku audio dari penerbit-penerbit terkemuka. Perpres No 7 Thn 2015 ttg Organisasi Kementerian Negara NOMOR 7 TAHUN 2015 TENTANG ORGANISASI KEMENTERIAN NEGARA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 17 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara … PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916); 3. Peraturan Presiden Nomor 165 Tahun 2014 tentang Penataan Tugas dan Fungsi Kabinet Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 339); 4. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara
Nomor 10 Tahun 2010 tentang Tata Cara Perubahan 4. Kawasan Hutan Suaka Alam adalah Hutan dengan ciri khas tertentu, yang mempunyai fungsi pokok Peraturan Mahkamah Konsitusi Nomor 4 Tahun 2018. Tentang Tata Beracara Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 4 TAHUN 2015. Tentang Pedoman 31 Mar 2015 4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata dalam Pasal 10 ayat (3 ) yang dibuat sebelum tanggal 1 Juli 2015, tetap. 28 Feb 2020 4. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang. Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2015 tentang. 4. Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2015 tentang. Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Indonesia Nomor 4996);. 5. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2015 tentang. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Lembaran. Negara Republik Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi 4. Perguruan Tinggi adalah satuan pendidikan yang menyelenggarakan Pendidikan Tinggi. ditetapkan dengan Peraturan Presiden atas usul Menteri setelah mendapat
sipuu.setkab.go.id
PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 54 TAHUN 2010 TENTANG PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH. Ditetapkan 16 Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi. Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis. Bantu kami untuk 25 Januari 2018 08:23. Perubahan Keempat Perpres 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan barang / Jasa Pemerintah. Lampiran: Perpres 4 2015.pdf - 222 KB. Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat atas. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang. Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah masih NOMOR 4 TAHUN 2015. TENTANG. PELAKSANAAN PENGAWASAN TERHADAP PENYELENGGARAAN. PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN TENAGA