HUKUM MARITIM.pdf - Download Documents
12 Feb 2020 "Penyusunan Bahan Ajar pada Diklat kemaritiman ini sangat penting, dikarenakan materi pelajaran di bidang Hukum Maritim, senantiasa 9 Mar 2013 Hukum Maritim. PENGERTIAN HUKUM – SUMBER HUKUM. PEMBIDANGAN HUKUM. A. PENGERTIAN HUKUM. Hukum itu adalah perlindungan lingkungan maritim, merupakan bagian dari sistem transportasi dan kesehatan penumpang, status hukum kapal, manajemen keselamatan dan. RPS. Program Studi Ilmu Hukum. Fakultas Hukum Unsyiah. JADWAL, URAIAN MATERI DAN KEGIATAN PERKULIAHAN. Minggu. Ke-. Kemampuan Akhir Yang. Berbagai problematika penyeragaman dan penyelarasan hukum maritim perdata akan mewujudkan penegasan Full Text: PDF Hukum Maritim dan Masalah- masalah Pelayaran di Indonesia, Buku 1, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta.
Sep 27, 2016 · Hukum Laut adalah badan hukum internasional yang menyangkut prinsip-prinsip dan aturan yang entitas publik, terutama negara bagian, berinteraksi dalam hal maritim,termasuk hak navigasi, hak mineral laut, dan perairan pesisir yurisdiksi. KATA PENGANTAR - bsd.pendidikan.id maritim di kapal perikanan 4. Mengolah, menalar, dan menyaji dalam ranah konkret dan ranah abstrak terkait dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah secara mandiri, dan mampu melaksanakan tugas spesifik di bawah pengawasan langsung 4.1 Melaksanakan bahasa inggris maritim 4.2 Melaksanakan komunikasi bahasa inggris maritim di KEBIJAKAN KELAUTAN INDONESIA zona maritim tersebut hams sejalan dengan hukum intemasional, dan memperhatikan kepentingan strategis Indonesia, khususnya yang berkaitan dengan usaha menjamin keutuhan wilayah negara, menjaga kedaulatan negara, dan kepentingan kesejahteraan segenap bangsa. Selain itu, aspek
Materi dalam Diktat mata pelajaran Hukum Maritim & Peraturan Perikanan Tahun Ajaran 2017 / 2018 ini adalah mencakup pembahasan yang dibuat sesuai dengan silabus tahun 2012. Semoga Diktat mata pelajaran Hukum Maritim & Peraturan Perikanan Tahun Ajaran 2017 / 2018 ini dapat bermanfaat dalam melaksanakan proses pembelajaran tanpa menggunakan Buku Maritim: Buku Hukum Maritim Buku Pertama Maritim/Pelayaran Hasil Kerja Sama 7 Institusi Maritim/Pelayaran Terkenal di bawah Kementerian Perhubungan Republik Indonesia. Buku Hukum Maritim ini disusun untuk menjadi pedoman pembelajaran bagi seluruh pihak yang berkepentingan dan bertanggung jawab terhadap proses belajar mengajar bagi para peserta didik/taruna-taruni program pendidikan … Dunia Maritim: Hukum Maritim Hukum laut yang tercantum dalam The United National Convention on The Law of The Sea 1982 adalah hukum yang mengatur laut sebagai obyek degan mempertimbangkan seluruh aspek kehidupan dan kepentingan seluruh negara termasuk yang tidak berbatasan dengan laut (Land – Lock Countris)guna pemanfaatan laut dengan seluruh potensi yang terkandung (DOC) RINGKASAN MATERI HUKUM LAUT | Langga Lagandhy ...
WILAYAH LAUT INDONESIA Prinsip hukum internasional uti possidetis juris, wilayah Indonesia adalah wilayah bekas kekuasaan Hindia Belanda. UU Kolonial Belanda : Staatblad tahun 1939 No. 442 mengenai ’Territoriale Zee en Maritieme Kringen Ordonantie’ (Ordonansi Laut Teritorial dan Lingkungan Maritim). Deklarasi Djuanda 13 Desember 1957. Konvensi Hukum Laut PBB ke 3 …
KONSEP NEGARA KEPULAUAN MENURUT HUKUM LAUT … KONSEP NEGARA KEPULAUAN MENURUT HUKUM LAUT INTERNASIONAL (UNCLOS 1982) DALAM PENYELESAIAN SENGKETA NIGER GESONG ANTARA INDONESIA DENGAN MALAYSIA Immanuel Yulian Yoga Pratama Ilmu Hukum, Universitas Atma Jaya Yogyakarta yeliapratama92@gmail.com ABSTRACT The title of this legal thesis is: "The Concept of an … Modul I - Konsepsi Modul II - Implementasi MATERI POKOK YG WAJIB DIACU DLM PEMBINAAN BELA NEGARA DI SEGENAP SEKTOR & TATARAN. MODUL KONSEPSI Memuat 5(lima) Materi Pokok A.Nilai-Nilai Dasar Bela Negara B.Konsensus Dasar Berbangsa & Bernegara C.Konsepsi Kebangsaan D.Integritas Moral, Etika, & Supremasi Hukum E.Kearifan Lokal 3. ALAKAZAM...: Makalah Hukum Maritim ( Penyelesaian Sengketa ... Batas wilayah kelautan kadangkala dapat memicu masalah antar kedua Negara. Tidak jelasnya batas teritori dan banyaknya peraturan pun juga menyebabkan sengketa maritim. Terkadang sengketa tersebut dapat berkembang kearah yang lebih serius seperti memburuknya hubungan diplomatik kedua negara hingga dapat menyebabkan kontak senjata. Dalam pasal 2 ayat (3) …